Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (22/09/2023). Foto: Dipa/nr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyambut baik dan mendukung penuh upaya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan literasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut. Hal ini diiringi dengan banyaknya pegiat literasi yang tumbuh dan berkembang untuk memajukan di daerah tersebut. 

“Hari ini saya cukup kaget, karena disambut begitu banyak pegiat literasi di Garut. Yang kita ketahui, 80 persen wilayah Garut ialah hutan, namun kehidupan berliterasinya tidak pernah berhenti dan terus bergerak maju. Hal ini bisa kita jadikan contoh teladan, sebagaimana Garut ini diusulkan ingin dijadikan Kabupaten Literasi, saya pikir perlu kita support,” tuturnya kepada Parlementaria, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (22/09/2023).

Dede menyebut, perpustakaan dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang kuat. Ia juga mendengar masukan dari beberapa pegiat untuk diberikan fasilitas dan program kegiatan baik secara fisik maupun non fisik.

“Kita terus mengupayakan dan mendukung agar perpustakaan dapat terfasilitasi dengan baik. Secara fisik, diperlukan peningkatan fasilitas perpustakaan yang ideal. Sehingga tercipta kondisi ruang perpustakaan yang nyaman dan kondusif. Kedua, secara non fisik, akses informasi dan bahan bacaan perlu ditambah. Pergeseran teknologi menuju era digital, mengharuskan masyarakat beralih dan belajar,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Komisi X telah membentuk Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) yang telah bekerja cukup lama, yaitu 6 bulan. Karena itu, ia bersama Komisi X DPR RI terus menggali masukan-masukan dari daerah, karena usernya berasap dari daerah.

 “Kemudian kalau nanti ditanya seperti apa tindaklajutnya, tentu dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait literasi, harus sesuai dengan apa yang diharapkan UNESCO. Bahwa literasi ini menjadi penting, dilihat dari kebutuhan literasi masyarakatnya, sekolah maupun literasi yang sifatnya adalah literasi jurnal pendidikan,” tutupnya. (dip/rdn)